Network
SUDUT CIAMIS - Dalam beberapa bulan terakhir, Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson telah menghadapi rentetan kritik dari semua pihak atas perilakunya dan pemerintahannya.
Termasuk pesta-pesta ilegal yang diadakan di kantornya di Downing Street, di mana ia dan yang lainnya didenda.
Belum lagi tuduhan penggunaan uang donor secara tidak tepat, yakni untuk membayar perbaikan rumahnya di Downing Street ditambah lagi isu ia mencambuk anggota parlemen untuk melindungi seorang rekan yang telah melanggar aturan lobi.
Baca Juga: Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Angka Rp15.000. Simak Tanggaapan Ekonom dan Penjelasannya!
Dua minggu lalu, Partai Konservatif kalah dalam dua pemilihan, hal ini disalahkan pada Johnson secara pribadi.
Pada awal Juni, dia selamat dari mosi tidak percaya yang ada, tetapi jumlah akhir anggota parlemennya yang memberontak terhadapnya lebih tinggi dari yang diperkirakan para pendukungnya: yaitu 41% dari partai parlementernya sendiri menolak untuk mendukungnya.
Pemungutan suara itu dipicu setelah berbulan-bulan spekulasi tentang masa depan Johnson.
Adalah "PartyGate", yang membuat Johnson dinyatakan bersalah melanggar undang-undang COVID-19 nya sendiri dengan menghadiri pertemuan untuk merayakan ulang tahunnya pada saat acara-acara semacam itu dilarang, telah menghantui Johnson sejak berita itu tersiar akhir tahun lalu.
Baca Juga: Skema Timnas Indonesia U-19 Agar Bisa Tetap Lolos ke Babak Semifinal AFF U-19 2022
