Aturan Pertama Presiden Baru Sri Lanka: Batasi Impor BBM Selama 12 Bulan ke Depan

- 25 Juli 2022, 22:12 WIB
Seorang wanita duduk di atas tabung gas memasak domestik yang kosong di sebuah pusat distribusi, di tengah krisis ekonomi negara itu, di Kolombo, Sri Lanka, 23 Juli 2022.
Seorang wanita duduk di atas tabung gas memasak domestik yang kosong di sebuah pusat distribusi, di tengah krisis ekonomi negara itu, di Kolombo, Sri Lanka, 23 Juli 2022. / (Foto: Reuters/Adnan Abidi)

SUDUT CIAMIS - Sri Lanka akan membatasi impor bahan bakar selama 12 bulan ke depan karena kekurangan devisa yang parah, kata menteri energinya pada Senin (25 Juli), ketika pemerintah baru negara pulau itu berusaha menemukan jalan keluar dari krisis ekonomi yang melumpuhkan.

Negara berpenduduk 22 juta jiwa itu telah bergulat dengan kekurangan kebutuhan pokok, termasuk bahan bakar dan obat-obatan, selama berbulan-bulan, setelah cadangan devisanya mengering karena salah urus ekonomi dan dampak pandemi COVID-19.

Baca Juga: Unik! Prilly Latuconsina Jadi Dosen Praktisi, Mahasiswanya yang Minta Tugas!

"Karena masalah forex, impor bahan bakar harus dibatasi dalam 12 bulan ke depan," kata Menteri Tenaga dan Energi Sri Lanka, Kanchana Wijesekera, dalam sebuah tweet, menjelaskan alasan di balik sistem penjatahan bahan bakar yang akan diterapkan minggu ini.

Sistem penjatahan adalah salah satu langkah pertama yang akan diambil Presiden baru Sri Lanka Ranil Wickremesinghe untuk meringankan dampak krisis setelah menjabat pekan lalu menyusul kemenangan dalam pemungutan suara parlemen.

Pendahulunya, Gotabaya Rajapaksa, melarikan diri dari negara itu dan kemudian mengundurkan diri awal bulan ini setelah protes massal terhadap kesalahan penanganannya terhadap ekonomi, dengan pengunjuk rasa menyerbu kediaman dan kantor resminya.

Baca Juga: Ramalan Zodiak Leo Hari ini 25 Juli 2022: Perbedaan Dengan Kekasih, Tanggung Jawab Pekerjaan Juga Datang

Sri Lanka juga membuka kembali sekolah-sekolahnya pada Senin setelah kekurangan bahan bakar yang parah dan kerusuhan politik membuat mereka tutup selama hampir sebulan.

Namun, karyawan sektor publik telah diminta untuk terus bekerja dari rumah selama satu bulan lagi, kata pemerintah dalam surat edaran yang dikeluarkan pada hari Minggu.

Halaman:

Editor: Annisa Siti Nurhaliza

Sumber: Channel News Asia


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x