Network
SUDUT CIAMIS - Perseteruan historis atas pelanggaran masa perang mengancam untuk menggagalkan hubungan Korea Selatan-Jepang karena Korea Utara meningkatkan program nuklir dan rudalnya.
Tekanan semakin meningkat pada Jepang dan Korea Selatan untuk menyelesaikan perseteruan historis mereka, dengan pengadilan tinggi Seoul akan memeriksa kasus yang dapat membuat aset beberapa perusahaan Jepang dijual untuk memberi kompensasi kepada pekerja masa perang Korea.
Kasus ini adalah salah satu dari puluhan kasus yang diajukan warga Korea Selatan terhadap Jepang, yang menjajah semenanjung Korea dari tahun 1910 - 1945, mencari ganti rugi atas kerja paksa dan perbudakan seksual di rumah-rumah bordil militer Jepang selama Perang Dunia II.
Baca Juga: Antony Blinken Membahas Perdagangan dan Migrasi dengan Mitranya dari Meksiko
Mahkamah Agung Korea Selatan, dalam serangkaian putusan penting pada tahun 2018, telah memerintahkan Mitsubishi Heavy Industries dan Nippon Steel Jepang untuk memberikan kompensasi kepada sekitar 14 mantan pekerja atas perlakuan brutal dan kerja paksa yang tidak dibayar.
Banyak dari mereka sekarang berusia 90-an tahun, dan beberapa telah meninggal sejak putusan tersebut tanpa menerima kompensasi apa pun.
"Saya tidak bisa meninggal dunia sebelum menerima permintaan maaf dari Jepang," tulis salah satu mantan buruh, Yang Geum-deok, dalam sebuah surat baru-baru ini kepada pemerintah Korea Selatan. Wanita berusia 93 tahun, yang dikirim untuk bekerja di pabrik pesawat Mitsubishi pada tahun 1944, ketika dia berusia 14 tahun, mengatakan bahwa perusahaan Jepang "perlu meminta maaf dan menyerahkan uangnya".
Baca Juga: Disinggung Soal Restu Hubungannya dengan Fuji, Thariq Halilintar: Setuju Gak Setuju Gak Tau Sih..
Tetapi baik Mitsubishi Heavy dan Nippon Steel telah menolak untuk mematuhi putusan, dengan pemerintah Jepang bersikeras bahwa masalah ini telah diselesaikan dalam perjanjian bilateral sebelumnya.
