Klaim Malaysia atas Kepulauan Spratly yang disengketakan di Laut Cina Selatan bergantung pada kemampuan untuk mengklaim landas kontinen di lepas pantai Sabah.
Di pihak Filipina, setelah insiden Lahad Datu telah menghidupkan kembali minat masyarakat terhadap klaim negara atas Sabah, kata Batongbacal.
Analis mengatakan bahwa ketidaksepakatan yang berlarut-larut mencegah formalisasi batas laut antara kedua negara di Laut Sulu, yang telah diajukan ke Mahkamah Internasional.
Bisakah baris diselesaikan?
Pada tahun 2016, Filipina, Malaysia dan Indonesia menandatangani Pengaturan Kerjasama Trilateral yang melihat angkatan laut mereka bekerja sama untuk menekan militan Islam di Laut Sulu.
Perjanjian tersebut efektif dalam mengelola aktivitas ilegal di daerah tersebut, kata Batongbacal, seraya menambahkan ketiga anggota tersebut “memenuhi apa yang mereka miliki dalam hal peralatan dan pangkalan”.
Mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte setuju untuk mengesampingkan sengketa Sabah pada tahun 2016, dan para analis menyarankan keberhasilan Pengaturan Kerjasama Trilateral dapat memberikan jalan ke depan untuk akhirnya menyelesaikan sengketa tersebut.***