Network
SUDUT CIAMIS - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengadakan rapat untuk membahas insentif pembelian kendaraan listrik.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa setelah dilakukan evaluasi, syarat-syarat untuk mendapatkan subsidi Rp7 juta untuk pembelian motor listrik akan dihapuskan.
"Jadi berkaitan dengan requirement atau syarat-syarat yang sebelumnya ditetapkan, itu nanti akan kita hapuskan," ujar Agus kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 31 Juli 2023.
Menperin menjelaskan, nantinya masyarakat bisa mendapatkan bantuan pemerintah untuk pembelian motor roda dua berbasis listrik hanya dengan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP).
Baca Juga: JK Minta Partai Golkar Tetap Solid Hadapi Pemilu 2024 dan Menolak Isu Munaslub
"Untuk pembelian motor roda dua berbasis NIK atau KTP. Satu KTP, satu NIK hanya boleh memiliki satu motor listrik," terangnya.
Perubahan ini dilakukan sebagai respons terhadap kurangnya minat masyarakat dalam mengajukan subsidi kendaraan roda dua berbasis listrik.
Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023, ada empat syarat untuk mendapatkan subsidi motor listrik, yaitu subsidi diberikan kepada warga penerima manfaat kredit usaha rakyat, bantuan produktif usaha mikro, bantuan subsidi upah, dan penerima subsidi listrik hingga 900 volt ampere.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko, juga menyampaikan bahwa syarat penerima subsidi kendaraan roda dua berbasis listrik akan dihilangkan.
Baca Juga: Polda Metro Jaya Mengungkap Modus Fast Lane dalam Kasus TPPO Jual-Beli Ginjal
Menurutnya, persyaratan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa subsidi terhadap kendaraan roda dua listrik kurang diminati oleh masyarakat.
Moeldoko juga menyajikan data dari SISAPIRa hingga 31 Juli 2023 pukul 10.00 WIB, yang menunjukkan kurangnya minat masyarakat dalam program subsidi kendaraan bermotor listrik.
Dari kuota 200.000 subsidi kendaraan listrik, hanya ada 1.056 pembeli yang dalam proses pendaftaran, 175 pembeli dalam proses verifikasi, dan hanya 36 insentif yang sudah tersalurkan.
"Ini kan aneh, untuk itu maka ada perubahan, mungkin persyaratannya yang akan dihilangkan. Rencananya seperti itu," ucapnya.***
