SUDUT CIAMIS - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Dispusipda) Provinsi Jawa Barat mengenai sosialisasi pendataan Perpustakaan daerah.
Agenda Sosialisasi Pendataan Perpustakaan Berbasis Wilayah untuk pustakawan dan tenaga admin pendataan daerah kabupaten/kota se-Jawa Barat digelar di Aula Graha Pitaloka Dispusipda Jawa Barat, Bandung Kamis 7 Juli 2022.
Perpustakaan Nasional meluncurkan aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah. Hal itu difungsikan untuk mengetahui kondisi perpustakaan yang ada di Indonesia.
Undang-Undnag Nomor 2007 tentang Perpustakaan mengatur mengenai Pendataan Berbasis Wilayah. Hal itu menyatakan bahwa perpustakaan di seluruh wilayah tanah air perlu memberitahu eksistensinya ke Perpustakaan Nasional sebagai pembina.
Baca Juga: Predator Seks MSAT, Tersangka Pencabulan Santriwati: Terima Hukuman 3 Pasal Berlapis! Apa Saja? Cek Disini!
Admin Pendataan Perpustakaan Berbasis Wilayaha Disperpusda Ciamis Euis Hartini, mengatakan Ciamis siap merespon dan melaksanakan tugas pendataan yang menjadi program besar Perpustakaan Nasional ini.
“Dalam sosialisasi di Bandung, kami mendapatkan banyak ilmu terkait pendataan berbasis wilayah, baik dari Pustakawan Ahli Perpusnas, maupun dari ahli IT. Dalam kaitannya nanti bagaimana kita menginput data,” kata Eus Hartini.
Pendataan perpustakaan berbasis wilayah ini hadir dalam bentuk aplikasi dua platform, yakni versi website dan mobile.
Fitur utama Platform ini mengenai, pengelolaan perpustakaan, pengajuan Nomor Pokok Perpustakaan (NPP), sumulasi SNP, pelaporan dan rekapitulasi.
Pendataan ini penting bahkan wajib dilakukan pemutakhiran setiap satu tahun sekali di seluruh perpustakaan daerah untuk gambaran pengambilan kebijakan pengembangan perpustakaan, analisis kegemeran membaca dan indeks literasi.
Program Perpustakaan Nasional
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, melalui keterangan pada laman perpusnas.go.id mengatakan, pendataan sangat penting.
Data ini juga diharapkan perpustakaan di daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat dengan mudah mendapatkan data yang valid untuk mengambil keputusan, bahkan kebijakan dalam hal penganggaran.
Aplikasi Pendataan Perpusatakaan Berbasis Wilayah ini juga sesuai dengan Perpers No 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Syarif berharap programnya ini dapat direspon oleh daerah.
“Semoga ini dapat direspon oleh daerah, karena aplikasi ini sangat baik untuk mendapatkan data yang valid dari seluruh wilayah,” kata Syarif.
Melalui pengelolaan data perpustakaan berbasis wilayah ini akan terlihat jenis-jenis perpustakaan dan keberadannya secara rinci dan mudah didapat, dalam data demograpi provinsi, sampai ke kabupaten/kota, bahkan data perpustakaan binaan di kabupaten/kota.**
Baca Juga: Kilas Balik: Penemuan Fosil Manusia Purba di Ciamis Berumur 516-606 Ribu Tahun