SUDUT CIAMIS - Lepasnya Timor Timur dari Indonesia tidak terlepas dari perubahan politik dan krisis moneter di Indonesia serta desakan dunia internasional yang semakin menguat yang mana sebelumnya di era perang dingin, Amerika Serikat dan sekutunya berpihak pada integrasinya Timor Timur ke Indonesia.
Namun, pasca perang dingin yang menandai pula selesainya persaingan ideologi liberalisme versus komunisme, mengemukanya wacana penegakan HAM, dan ini menjadi titik antiklimaks perjuangan Indonesia untuk mempertahankan Timor Leste.
Baca Juga: Walikota Semarang, Hendrar Prihadi Jawab Karir Politik Setelah Selesai Menjabat Nanti
Sebagai wujud dari semangat reformasi, Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie memberikan dua pilihan bagi rakyat Timor Timur, yaitu tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperoleh otonomi luas, atau memisahkan diri lalu membentuk Negara merdeka.
Kegagalan pokok dalam menangani Timor Timur itu berupa ketidakmampuan pemerintah merebut hati rakyat.
Kesempatan pemerintah Indonesia selama lebih dari dua dasawarsa, untuk membuktikan bahwa hidup bersama dengan bangsa Indonesia adalah pilihan terbaik, telah disia-siakan tidak saja oleh pemerintah Indonesia sendiri, tapi juga oleh tokoh-tokoh Timor Timur yang diberi kesempatan berkuasa.
Baca Juga: Apa Hubungan Ivanna dengan Film Danur 2: Maddah Ya? Cek Penjelasannya Disini!
Kekuasaan yang dimiliki tidak sepenuhnya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat, tapi lebih banyak untuk menumpuk kekayaan diri sendiri dan kelompoknya.
Setelah Timor Leste merdeka, Indonesia masih dihadapkan dengan masalah-masalah seperti asset-aset pemerintah dan para pengungsi.
Serta masalah yang paling disorot pihak internasional yaitu pelanggaran-pelanggaran HAM sebelum maupun sesudah jajak pendapat.
Rekonsiliasi merupakan kata kunci bagi hubungan Indonesia-Timor Lorosae pada masa depan.
Akan tetapi, rekonsiliasi bukan sesuatu yang mudah karena ada begitu banyak pelanggaran HAM yang dilakukan TNI, baik ketika TNI untuk pertama kali masuk ke Timor Timur maupun selama 23 tahun Timor Timur berada di bawah pemerintahan Indonesia.
Hubungan baik dengan Timtim juga mutlak, terutama karena negara baru itu dapat menjadi pull faktor yang bisa mengancam disintegrasi Indonesia.***