Network
SUDUT CIAMIS - Pemerintah Indonesia berencana menerapkan bursa karbon atau carbon exchange mulai bulan September 2023.
Langkah ini diambil sebagai upaya serius untuk menekan emisi karbon di Indonesia dan berkontribusi dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa penerapan bursa karbon menjadi langkah strategis bagi Indonesia dalam mengurangi emisi karbon.
Target Indonesia adalah memangkas emisi hingga lebih dari 30 persen pada tahun 2023 dan mencapai emisi nol persen pada tahun 2060.
Baca Juga: Presiden Jokowi: Permintaan Pembangunan Tol Tinggi karena Manfaatnya bagi Masyarakat
"Kami berencana untuk meluncurkan pertukaran karbon pada September 2023, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mencapai emisi net-zero pada tahun 2060," ujarnya dalam Penandatanganan Implementing Arrangement (IA) UK PACT Carbon Pricing, di Menara Danareksa, Jakarta.
Luhut menjelaskan bahwa pelaksanaan bursa karbon nantinya akan melibatkan entitas yang beroperasi di Indonesia, dan hanya mereka yang diizinkan untuk berdagang di bursa tersebut.
Skema perdagangannya akan mirip dengan perdagangan saham, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan bertindak sebagai pengawas kegiatan di bursa karbon.
Penerapan bursa karbon merupakan langkah maju bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Dengan bursa karbon, entitas bisnis di Indonesia akan didorong untuk mengurangi emisi karbon dan beralih ke sumber energi terbarukan.
Hal ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga dapat membuka peluang investasi di sektor energi terbarukan dan memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim global.
Baca Juga: Gubernur Ridwan Kamil Bersumpah Untuk Menjaga Jawa Barat dan NKRI di Tengah Gugatan Panji Gumilang
