Network
PR CIAMIS - Stop TB Partnership Indonesia (STPI) menggelar "Sosialisasi dan Diskusi Kelompok Terarah Terkait Optimalisasi Rujukan Internal dan Eksternal Tuberkulosis di Rumah Sakit" pada 14 Mei 2024. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor yang turut dihadiri oleh perwakilan 19 manajemen Rumah Sakit, perwakilan 6, BPJS, ASKLIN, ARSSI dan KOPI TB yang berada di wilayah Kota Bogor, Jawa Barat.
Rendahnya notifikasi TBC serta kualitas pelayanan TBC di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes), maka dibutuhkan kolaborasi antar seluruh Fasilitas Kesehatan (Faskes) baik pemerintah maupun swasta berbasis kabupaten/kota diharapkan dapat menemukan, mendiagnosis, mengobati serta mencatat pasien TBC sesuai standar melalui jejaring yang disebut District-based Public-Private Mix (DPPM).
Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Bogor, Bai Kusnadi dalam sambutannya menyampaikan bahwa, pihaknya memiliki keinginan untuk mengeliminasi TBC di tahun 2026. Namun, diperlukan tindakan yang komprehensif, dengan memperkuat komunikasi internal di masing-masing layanan TBC.
Baca Juga: Apa Itu Periodontitis? Penyebab, Gejala, dan Pengobatan yang Harus Diketahui
“Kami memiliki cita-cita untuk bisa mengeliminasi TBC tahun 2026, namun hal ini perlu lebih komprehensif lagi tidak hanya dari segi kebijakan dan ketersediaan SDM tapi juga aksi nyata dengan memperkuat komunikasi internal di masing-masing layanan TBC,” ungkapnya.
Saat ini, Kota Bogor telah memiliki tim P2TB (Percepatan Penanggulangan TBC) sejak tahun 2023 dan akan dilakukan penguatan layanan TBC serta pemberdayaan lintas sektor.
Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Surveilan Dinkes Kota Bogor, dr. Tengku Yenny Febrina mengungkapkan, 70% kasus TBC di Kota Bogor ditemukan di rumah sakit.
Baca Juga: Inilah Beberapa Faktor Risiko yang Dapat Mempengaruhi Kemunculan Gingivitis, Salah Satunya Merokok
"Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengaturan alur rujukan internal rumah sakit untuk mendukung proses skrining terduga TBC yang dilakukan oleh puskesmas," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Stop TB Partnership Indonesia, dr. Henry Diatmo menyampaikan harapannya bahwa hasil dari diskusi ini, dapat ditindak lanjuti oleh Dinkes dan stakeholder terkait.
