Network
"Masalah pembayaran diperkirakan akan dibahas selama KTT," kata seorang pejabat senior kantor kepresidenan.
November lalu, kedua belah pihak baru saja menyepakati bahwa Indonesia akan melakukan 30 persen dari total pembayaran dalam bentuk barang, meskipun negara tersebut telah mengingkari perjanjian tersebut.
“Kami gagal merevisi kontrak pada akhir kuartal pertama karena perubahan pemerintahan di Korea. Namun, Indonesia masih berkomitmen pada KF-X, terbukti dengan 39 insinyurnya yang bekerja di Korea Aerospace Industries (KAI), dan kami yakin masalah pembayaran akan segera diselesaikan," kata pejabat itu.
KAI adalah satu-satunya produsen pesawat nasional yang memproduksi KF-21. Shin Jong-woo, seorang peneliti senior di Forum Pertahanan dan Keamanan Korea, juga menyampaikan pandangan serupa.
“Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) bertekad untuk tidak mengirimkan KF-21 ke Indonesia tanpa pembayaran bagiannya. Selain itu, penerbangan perdana KF-21 yang sukses akan memainkan peran positif dalam mengatasi masalah pembayaran yang terlambat. saat Widodo berkunjung ke sini," kata Shin.
Sebuah KF-21 Boramae lepas landas di Flying Training Wing ketiga Angkatan Udara di Sacheon, Provinsi Gyeongsang Selatan, Selasa, untuk uji terbang pertamanya. Atas perkenan Administrasi Program Akuisisi Pertahanan
Shin, yang melakukan perjalanan ke Farnborough International Airshow baru-baru ini, mengatakan ada perhatian besar pada KF-21.
“Dalam hal ini, Indonesia yang tadinya suam-suam kuku pada proyek KF-X kemungkinan besar akan lebih antusias,” ujarnya. Seorang pejabat industri pertahanan juga menantikan kunjungan Widodo untuk membantu proyek pembangunan bersama kembali ke jalurnya.
“Saya berharap perjalanan Jokowi membawa hasil positif untuk program KF-X,” katanya. Di tengah kegagalan pembayaran Indonesia, spekulasi merajalela bahwa negara itu mungkin menarik diri dari program KF-X. Selain itu, pembelian jet Rafale selama default ditambahkan ke dugaan.
