Network
Persoalan lainnya, kata Algi, adalah timbulnya konflik sosial antara Perumdam dengan masyarakat sekitar Daerah Aliran Sungai Cileueur akibat penggunaan sumber air baku sungai tersebut yang terlalu dini.
Baca Juga: Pendaftaran Pantarlih Pilkada 2024 Kabupaten Ciamis Sudah Dibuka, Sampai Tanggal Berapa?
"Seharusnya sumber air baku dari sungai Cileueur tidak boleh digunakan selama pasokan air dari sungai Citanduy yang notabene berkapasitas 200 liter per detik masih mampu memasok 15.000 pelanggan. Sejauh ini pelanggan di Perumdam Cabang Ciamis sendiri baru 12.000 pelanggan, hal ini memicu konflik perebutan dalam hal penggunaan air dengan para petani di sekitar sungai Cileueur", ujarnya.
Adapun, persoalan dalam hal pemenuhan hak Pekerja Harian Lepas (PHL) dianggap diabaikan oleh pihak Perumdam Tirta Galuh.
"Perumdam pun abai terhadap kewajibannya untuk mendaftarkan PHL ke BPJS, ini jelas sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial", ungkapnya.
Baca Juga: Rekrutmen Pantarlih Pilkada 2024 Ciamis Sudah Dibuka! Cek Syarat dan Ketentuannya!
Selain itu, persoalan limbah dari hasil instalasi pengolahan air milik Perumdam terbukti bermasalah karena dibuang secara langsung ke badan air atau sungai.
"Perumdam terbukti membuang limbah cair hasil instalasi pengelolaan air tanpa proses pengolahan terlebih dahulu, jelas ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan ini sangat membahayakan ekosistem dan ekologis", tambahnya.
Algi menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas.
"Kami akan mengawal kasus ini hingga tuntas, meskipun harus melakukan aksi hingga berjilid-jilid. Rencananya kami akan melakukan pelaporan secara resmi ke Ombudsman RI dan KPK RI, selain itu beberapa waktu kedepan kami pun akan menggelar aksi demonstrasi di kantor Bupati ciamis untuk meminta Dirut Perumdam mundur dari jabatannya", tandas Algi.***
