SUDUT CIAMIS - Kelompok hak asasi manusia internasional pada hari Sabtu 23 Juli 2022 mendesak presiden baru untuk bertindak secara sah setelah pasukan bersenjata menyerang demonstran dengan tongkat pada hari Jumat 22 Juli 2022.
Kekuatan datang ketika tentara menyerbu kamp protes pada dini hari, menangkap 11 orang; Pakar HAM mengatakan 'pengunjuk rasa memiliki hak untuk berdemonstrasi secara damai'
Kelompok hak asasi manusia internasional pada hari Sabtu mendesak presiden baru Sri Lanka untuk segera memerintahkan pasukan keamanan untuk menghentikan penggunaan kekuatan terhadap pengunjuk rasa.
Setelah tentara dan polisi membersihkan kamp utama mereka setelah berbulan-bulan demonstrasi atas krisis ekonomi negara itu.
Sehari setelah Presiden Ranil Wickremesinghe dilantik, ratusan tentara menyerbu sebuah kamp protes di luar kantor presiden pada dini hari Jumat, menyerang demonstran dengan tongkat.
Human Rights Watch mengatakan tindakan itu "mengirim pesan berbahaya kepada rakyat Sri Lanka bahwa pemerintah baru bermaksud untuk bertindak melalui kekerasan daripada aturan hukum".
Dua wartawan dan dua pengacara juga diserang oleh tentara dalam tindakan keras itu. Pasukan keamanan menangkap 11 orang, termasuk pengunjuk rasa dan pengacara.
“Langkah-langkah yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi kebutuhan ekonomi rakyat Sri Lanka menuntut pemerintah yang menghormati hak-hak dasar,” kata Meenakshi Ganguly, direktur Asia Selatan di Human Rights Watch, dalam sebuah pernyataan.
“Mitra internasional Sri Lanka harus mengirimkan pesan dengan lantang dan jelas bahwa mereka tidak dapat mendukung pemerintahan yang menginjak-injak hak rakyatnya.”
Juga mengutuk serangan itu, Amnesty International mengatakan "memalukan bahwa pemerintah baru menggunakan taktik kekerasan seperti itu dalam beberapa jam setelah berkuasa."
“Para pengunjuk rasa memiliki hak untuk berdemonstrasi secara damai. Penggunaan kekuatan yang berlebihan, intimidasi dan penangkapan yang tidak sah tampaknya menjadi pola berulang yang tak henti-hentinya.
Pihak berwenang Sri Lanka menanggapi perbedaan pendapat dan pertemuan damai,” kata Kyle Ward, wakil sekretaris jenderal kelompok itu.
Wickremesinghe, yang sebelumnya menjabat sebagai perdana menteri enam kali, dilantik sebagai presiden seminggu setelah pendahulunya, Gotabaya Rajapaksa, meninggalkan negara itu. Rajapaksa kemudian mengundurkan diri saat diasingkan di Singapura.
Warga Sri Lanka telah turun ke jalan selama berbulan-bulan untuk menuntut para pemimpin puncak mereka mundur untuk mengambil tanggung jawab atas kekacauan ekonomi yang telah membuat 22 juta orang negara itu berjuang dengan kekurangan kebutuhan pokok, termasuk obat-obatan, bahan bakar dan makanan.
Sementara para pengunjuk rasa memusatkan perhatian pada keluarga Rajapaksa, Wickremesinghe juga menarik kemarahan mereka sebagai pengganti Rajapaksa.
Baca Juga: Ngeri! Pria Beristri Cabuli 2 Orang Kakek Berusia 70 an di Garut Ngaku Dapat Bisikan Gaib
Pasukan bersenjata dan polisi tiba dengan truk dan bus pada hari Jumat untuk membersihkan kamp protes utama di ibu kota, Kolombo.
Meskipun pengunjuk rasa telah mengumumkan bahwa mereka akan mengosongkan lokasi tersebut secara sukarela.
Oposisi Sri Lanka serta PBB dan AS juga mengecam taktik keras pemerintah.
Meskipun keamanan meningkat di luar kantor presiden, pengunjuk rasa telah bersumpah untuk melanjutkan sampai Wickremesinghe mengundurkan diri.
Pada hari Jumat, ia menunjuk sebagai perdana menteri sekutu Rajapaksa, Dinesh Gunawardena.
Wickremesinghe pada hari Senin mengumumkan keadaan darurat sebagai penjabat presiden dalam upaya untuk memadamkan protes.
Hanya beberapa jam setelah dia disumpah, dia mengeluarkan pemberitahuan yang meminta angkatan bersenjata untuk menjaga hukum dan ketertiban, membuka jalan bagi gerakan melawan kamp protes.
Para pengunjuk rasa menuduh Rajapaksa dan keluarganya yang berkuasa menyedot uang dari kas pemerintah dan mempercepat keruntuhan negara dengan salah mengelola ekonomi.
Keluarga telah membantah tuduhan korupsi, tetapi mantan presiden mengakui bahwa beberapa kebijakannya berkontribusi pada krisis Sri Lanka.
Gejolak politik telah mengancam upaya untuk mencari penyelamatan dari Dana Moneter Internasional. Namun, awal pekan ini, Wickremesinghe mengatakan pembicaraan bailout hampir mencapai kesimpulan.
Kepala IMF, Kristalina Georgieva, mengatakan kepada majalah keuangan Jepang Nikkei Asia minggu ini bahwa IMF mengharapkan kesepakatan "secepat mungkin".***